SIAGA - PALU Pemberitaan situasi konflik yang disajikan secara lembut (soft news) menjadi topik utama dalam dialog terbuka pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-2 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah yang digelar di Kota Palu, Sabtu 12 Oktober 2013.
Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs Oegroseno, Komisioner HAM Siane Indriani, dan Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola masing-masing mempunyai pendapat berbeda.
Ichsan Loulembah yang bertindak sebagai moderator kemudian menanyakan pandangan Polri tentang kemasan pemberitaan media visual terhdap konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Sulteng.
Menjawab pertanyaan itu, Komjen Pol Oegroseno hanya meminta para jurnalis untuk mengemas berita konflik menjadi jauh lebih mendamaikan hati masyarakat penerima informasi.
'Soft news itu lebih bermanfaat,' ujar Wakapolri.
Bagaimana pemberitaan suatu kejadian itu bisa baik dan bermanfaat jika sumber beritanya berasal dari kepolisian. Menurut Wakapolri, para jurnalis hendaknya melakukan konfirmasi dengan metode dari bawah ke atas. Artinya aparat dalam lingkaran terdekat pada sebuah peristiwa tentunya akan lebih mengetahui fakta ketimbang atasan penerima laporan.
'Saat ini Polri sudah menerapkan transpatansi informasi. Langkah yang tepat adalah melakukan konfirmasi dari bawah ke atas. Agar kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan semua pihak,' papar Oegroseno.
Mantan Kapolda Sulteng ini juga membuka langkah Polri yang menempatkan aparatnya untuk daerah-daerah rawan konflik yang pastinya berhadapan langsung dengan jurnalis berbagai lembaga media, baik cetak, televisi maupun berita online.
Langkah yang dimaksud Wakapolri adalah dengan program Brigadir The real Policeman. Polisi dengan pangkat tiga bengkok kuning di pundak itu nantinya akan mempunyai otoritas setara atasannya untuk membagi informasi yang dibutuhkan wartawan saat bertugas di lapangan.
'Kompetensi bisa diasah, yang susah itu adalah perbaikan moral. Melalui program The real Policeman, kedepan 370.000 brigadir ini diharapkan bisa bekerjasama dengan media,' pungkas Komjen Pol Oegroseno.
Komisioner HAM Siane Indriani sebagai pembicara kedua setelah Wakapolri kemudian angkat bicara.
Menurutnya, hal yang tidak bisa ditarik dari masa orde baru ke era reformasi satu di antara tiga, yaitu kebebasan pers. Karena kelonggaran tersebut, maka di mata luar daerah Makassar, Palu, dan Poso menjadi identik akan konflik.
'Terungkapnya banyak konflik pasca era reformasi akibat kebebsan pers. Sejak itu, pers kemudian bebas memberitakan konflik-konflik yang di era orde baru jarang terdengar,' kata Siane.
Siane yang juga mempunyai tugas pada Sub Komisi Pemantauan dan Pendidikan itu juga mengungkap fakta tentang realitas faktual oleh media. Akibatnya, penempatan berita besar menjadi kecil atau sebaliknya menjadi sering terjadi. Seperti sebuah kasus di daerah Tangerang. Saat ini kasus yang tak dirincinya itu tidak lagi tersiar oleh media, sementara penyelesaiannya masih jalan di tempat.
'Sangat bisa terjadi media mengatur kondisi sebuah berita besar menjadi kecil atau dari kecil kemudian dibesar-besarkan,' ujar mantan Pemred SCTV ini.
Melihat kondisi di Sulteng, moderator kemudian beralih arah ke Longki Djanggola. Menurut Ichsan Loulembah, pemangku jabatan di Sulteng seringkali menyimpulkan sesuatu yang masih sederhana menjadi suatu keputusan.
'Masih puzlle sudah disimpulkan. Padahal media televisi masih menjadi referensi penting untuk pengambilan kebijakan,' kata Ichsan sembari meminta Gubernur untuk memberikan pandangan terkait konflik dari kacamata pemberitaan televisi.
Gubernur yang ternyata menyimpan uneg-uneg akan hal tersebut, tak lagi berpanjang lebar. Mantan Karo Humas yang tentunya memahami bagaimana efek pemberitaan sangat mempengaruhi opini masyarakat ini, menilai media tidak harus selalu me-generalisir suatu kondisi daerah.
'Secara umum, seolah-olah Sulteng ini adalah daerah konflik akibat pemberitaan. Jangan digeneralisirlah,' tegas Gubernur.
Gubernur juga menyesalkan berita pesanan (news by order) yang diminta dewan redaksi masing-masing media. Jika kondisi ini terus berjalan, maka tidaklah heran kalau Sulteng kurang diminati orang dari luar daerah.
'Berita by order soal tawuran, demo dan perkelahian paling sering ditayangkan. Kita juga tidak bisa menyalahkan rekan-rekan reporter daerah, karena mereka hanya mendapat perintah untuk meliput,' kata Longki.
Bukan hanya berdampak langsung pada masyarakat lokal, pemberitaan kasus konflik rentan melambankan pembangunan daerah yang masih sangat butuh campur tangan investor untuk menanamkan modalnya.
'Setiap ada berita konflik di Sulteng tayang di televisi, para investor pasti menelpon menanyakan keamanan investasi mereka. Bahkan ada yang pamit pindah ke daerah lain. Bukan hanya mereka, bahkan masyarakat lokal jadi ketakutan melihat kondisi daerahnya sendiri,' tandasnya.
Gubernur meminta, jurnalis televisi di daerah ini untuk lebih mengutamakan soft news guna mentralisir ketakutan yang diakibatkan berita-berita kekerasan.
'Semoga media bisa menetralisir kondisi daerah dengan cara menayangkan soft news,' harap Longki.
Moderator kemudian menyilahkan jurnalis yang hadir menyampaikan pemikiran tentang penciptaan kampanye damai melalui peran serta media televisi. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Kontributor Trans TV daerah Sulteng Jafar G Bua.
Menurut Jafar, mereka yang tergabung dalam organisasi IJTI Sulteng sudah sepakat tidak lagi menayangkan berita berdarah-darah dan penuh air mata.
Namun sebagai bentuk kegelisahan jurnalis akan sikap pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif yang enggan mendatangi lokasi saat terjadi konflik, maka berita itu akan tetap menjadi konsumsi masyarakat luas.
'Berhari-hari kami berada di lokasi bentrok untuk meliput. Tapi sangat jarang ada pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif datang mendamaikan warga,' beber Jafar.
Mengingat pengalaman, kata Jafar, dari tiga daerah konflik, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, hanya Wali Kota Palu Rusdi Mastura yang mau turun langsung melihat kondisi warganya yang sedang bertikai.
'Hanya Walikota Palu yang berani turun ke lokasi bentrok. Bahkan pak Wali menantang pelaku bentrok menembak dadanya,' sebut Jafar.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sulteng Ridwan Yalidjama, mengatakan subtansi persoalan pemicu bentrok berulang di kabupaten Sigi adalah tapal batas. Persoalan sosial ini kemudian terus ditayangkan di televisi karena memang sudah menjadi tugas jurnalis menyebarkan informasi publik. Akan tetapi, berita yang disajikan perlu dibuat lebih ringan tanpa menonjolkan kekerasan.
'Media itu seperti pisau. Dapat mengiris emosi dan bisa juga menyejukan hati masyarakat,' kata Ridwan Yalidjama.
Dialog yang dimulai sekira pukul 10.30 Wita itu terus berlanjut hingga sore hari bersama pembicara berbeda dengan topik yang variatif.
Setelah berada di Kota Palu untuk beberapa jam, Wakapolri kemudian kembali ke Jakarta pada penerbangan sekira pukul 15.00 Wita.
Inti pelaksanaan Musda Ke-2 IJTI Sulteng digelar pada hari ini (13/10), dengan agenda pemilihan Ketua baru menggantikan Indra Yosvidar serta regenerasi kepengurusan organisasi untuk periode 2013-2016.
Jika anda menikmati berita ini, Dapatkan update email
Editor: ilham nusi
